Berita Kepoo

Presiden Jokowi bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Istana Negara. (Liputan6.com) Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut 3 WNI yang diculik di Malaysia dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Anehnya, hanya WNI saja yang diculik di kapal nelayan berbendera Malaysia itu. "Suasana yang sangat saya sesalkan adalah mereka memilih, di dalam kapal nelayan itu ada tujuh, dicek semuanya yang punya paspor Indonesia ini yang diculik. Ada apa sebenarnya Abu Sayyaf dengan Indonesia?" kata Gatot usai menghadiri halal bi halal di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016). Gatot menepis anggapan bahwa pembebasan WNI dari kelompok Abu Sayyaf selama ini pakai uang tebusan dari negara. Tetapi Gatot tak bisa mengonfirmasi apakah pihak swasta atau perusahaan melakukan pembayaran. "Ya bisa saja (swasta bayar), kalau kita menjadi sapi perah, mungkin suatu saat Abu Sayyaf datang ke sini. Makanya jangan mau jadi bangsa sapi perah," ucap Gato...

Jokowi dikawal paspampres saat berfoto dengan warga. (Istimewa) Oknum Paspampres yang membeli senjata api ilegal dari militer Amerika Serikat mendapatkan sanksi. Namun, yang bersangkutan tidak dipindahtugaskan. Mereka masih bertugas seperti biasa. "Mereka masih di Paspampres," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2016), seperti diberitakan Kompas.com. Gatot enggan menyebut siapa saja oknum Paspampres yang terlibat sekaligus berapa jumlahnya. Ia hanya menyebut bahwa mereka berasal dari Grup A dan Grup B dan terdiri dari perwira pertama dan perwira menengah. Grup A merupakan grup yang bertanggung jawab pengamanan Presiden Jokowi dan keluarga. Grup B bertanggung jawab atas pengamanan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan keluarga. Gatot mengatakan, awalnya, oknum Paspampres itu mengenal militer AS lantaran pernah berlatih bersama. Setelah itu, oknum Paspampres itu membeli delapan pucuk senjata api jenis 'hand gun' dari...

Posisi PNS (warna biru) terlihat di aplikasi Crop 2.0. (Twitter @kurawa) Seorang aktivis sosial media @kurawa mengungkapkan cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengawasi para PNS yang menjadi anak buahnya dalam melakukan aktivitas kerja dalam melayani masyarakat. Seperti kita ketahui, banyak para pejabat memilih melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan blusukan untuk mengecek kinerja anak buahnya. Beda dengan mereka, Ahok lebih menyukai pembentukan sistem yang dibangun dengan bantuan teknologi smartphone yang kini berkembang secara masif. Hal ini diungkapkan oleh @kurawa. Berikut kicauannya. 1. Di gedung balaikota ada ruangan namanya Jakarta Smart City (JSC) disinilah control room semua pengaduan warga DKI ditampung dan difollow up. 2. Yang sdh punya aplikasi QLUE tentu sdh tau kalo dari jalanan rusak, sampah, gravity, pungli dsbnya sangat efektif dilaporkan lewat apps ini. 3. Nah kalo warga dikasih applikasi QLUE maka utk PNS DKI nya dikasih apps CROP sbg tinda...

Penampakan yang disebut wajah terakhir almarhum Husni Kamil Malik. (Facebook/ Cut Meutia Adrina) Belakangan ini sosial media dipenuhi oleh spekulasi pemberitaan yang menyebut wafatnya Ketua KPU, Husni Kamil Manik akibat praktek konspirasi jahat terkait kecurangan Pilpres 2014. Sebuah status yang diposting oleh seorang netizen bernama Cut Meutia Adrina membuat heboh. Pasalnya Meutia menganggap ada indikasi kalau Husni diracun. Sontak saja postingan tersebut langsung menuai banyak tanggapan dari para netizen yang melihat tulisan tersebut. Tudingan dinilai sesuatu yang sangat biadab dan tidak beradab. Anggota Komisi II DPR Rahmat Hamka berharap agar semua pihak dapat menjaga perasaan pihak keluarga yang ditinggalkan, terlebih keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, kalau ingin sedikit lebih jernih berpikir bahwa kalau memang ada kejanggalan-kajanggalan yang terjadi atas kepergian Husni Kamil maka sanak keluarganya juga dari para koleganya di KPU akan bisa merasakan ha...

Presiden Jokowi saat berada di Hotel Grand Inna Muara, Padang. (Setkab) Presiden Joko Widodo akan mengangkat dua staf khusus baru yaitu Komjen (Purn) Gories Mere dan Diaz Hendropriyono. Mensesneg Pratikno menyebut Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan keduanya sudah terbit. Keduanya pun telah aktif bekerja sejak Keppres diteken. "Iya sudah ada penambahan dua orang stafsus. Jadi Pak Goris Mere sama Pak Diaz Hendropriyono. Keppresnya sudah terbitkan beberapa minggu yang lalu," ucap Pratiko di komplek Istana, Jakarta, Senin (11/7/2016). Pratikno mengatakan pengangkatan stafus tidak disertai dengan pelantikan, sama seperti 4 staf khusus sebelumnya, yakni Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Lenis Kogoya dan Johan Budi. "Kalau kita di Keppres itu, Keppres stafsus, semua stafsus tidak ada secara spesifik mengatur penugasan tertentu yang dicantumkan di dalam Keppres. Jadi itu ada fleksibilitas di antara stafsus. Jadi bisa saja ada penugasan-penugasan khusus sesuai dengan melihat...

Paspampres saat bersiaga di Yogyakarta. (Foto: Instagram) Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan anggota Paspampres yang terlibat skandal pembelian senjata ilegal di Amerika Serikat (AS) cukup banyak. Mereka terdiri dari perwira menengah sampai perwira pertama. "Ada pamen ada perwira pertama," kata Gatot saat ditemui di Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Senin (11/7/2016). Gatot tak menyebut identitas para prajurit tersebut. Yang jelas, dia mengatakan jumlahnya cukup banyak. "Yang diperiksa kan banyak, karena yang bersalah banyak tak bisa saya sebutkan satu per satu," tambahnya. Di sejumlah media AS, ada nama-nama yang beredar dan diduga berkaitan dengan Sersan Audi Sumilat, tentara AS terbukti bersalah memberikan keterangan palsu terkait pembelian senjata tersebut. Mereka adalah EPG, DPW dan AW. Namun Jenderal Gatot belum mengkonfirmasi nama-nama tersebut. Dia hanya menegaskan, prajurit tak boleh membeli senjata perorangan. "Tidak boleh. Persenjataan...

Komjen Budi Waseso masuk bursa Cagub DKI. (Liputan6.com) Nama Komjen Budi Waseso kembali digadang-gadang untuk maju di Pilgub DKI 2017. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut peluang Buwas untuk diusung partainya semakin besar. "Peluang Budi Waseso untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI yang diusung Partai Gerindra semakin membesar. Kami mengusulkan Buwas akan diduetkan sebagai Cagub berdampingan dengan Sandiaga Uno sebagai Cawagub," kata Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (9/7/2016). Dasco menuturkan bahwa sudah ada komunikasi intensif soal di internal Gerindra soal pasangan ini. Partai-partai lain juga akan digandeng. "Kami juga akan berkomunikasi menjajaki koalisi dengan PDIP, PPP,PKB dan PKS untuk mengusung pasangan tersebut," ungkap anggota Dewan Pembina Gerindra ini. Nama cagub DKI yang diusung Gerindra pada akhirnya ada di tangan Ketum Prabowo Subianto. Dasco sudah menyampaikan kepada Prabowo bahwa nama Buwas santer dibicarakan di kalangan ...

Ketua KPU Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. (Liputan6.com) Presiden Jokowi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Di mata Jokowi, almarhum Husni Kamil adalah sosok yang sederhana dan berintegritas tinggi. "Saya ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Husni Kamil Manik, Ketua KPU. Saya melihat beliau sangat bekerja keras, dengan integritas yang sangat baik dalam menyelenggarakan, menyiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Pilkada di daerah, pemilihan bupati, walikota, gubernur, serta pemilihan presiden," kata Jokowi usai membagikan sembako di Solo sebagaimana disampaikan oleh Biro Pers Istana Kepresidenan, Jumat (8/7/2016). Husni semasa hidupnya sangat sukses menjaga proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum, Pilpres, sampai Pilkada serentak berjalan dengan mulus. Meski begitu, Husni tetaplah orang yang rendah hati. "Beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan mempunyai integritas yang...

Ketua KPU Husni Kamil Manik. (Foto: Liputan6.com) Ketua KPU Husni Kamil Manik meninggal dunia di usia ke-41 tadi malam setelah sempat dirawat di RSPP. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan, pengganti posisi Husni ditentukan internal KPU. "Kalau jabatan Ketua KPU tak sulit, internal ada rapat pleno menentukan siapa yang meneruskan," ujar Jimly di rumah duka, Jl Siaga Raya 23, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2016), seperti diberitakan Detikcom. Sementara itu kekosongan kursi komisioner KPU akan dilihat sesuai dengan catatan di DPR. Para komisioner sebelumnya sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. "Tinggal dilihat nomor urutnya, nomor 8 atau 9. Tapi disesuaikan lagi dengan persyaratan yang ada," kata Jimly. Jika calon tersebut sudah bergabung dengan partai politik, tentu tidak bisa menempati posisi komisioner.

Masjid Nurul Iman Padang. (padang-today.com) Pengurus Masjid Nurul Iman Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar) bersiap menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang direncanakan melaksanakan Salat Tarawih di masjidnya. "Menurut jadwal, Presiden akan datang sebelum Shalat Isya, dan bisa juga setelah Shalat Isya namun yang pasti Presiden akan Shalat Tarawih di masjid ini," kata Pengurus Masjid Nurul Iman Ali Imran di Padang, Senin (4/7/2016). Ia mengatakan untuk imam salat nanti, diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang untuk menunjuk orangnya namun sampai saat ini pengurus belum mengetahui siapa yang akan menjadi Imam Salat Tarawih itu. Ali Imran menambahkan Shalat Tarawih nanti juga akan diikuti oleh para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Padang. Sedangkan untuk penceramah, lanjutnya, sesuai jadwal yang telah ada yaitu Pengurus Harian Masjid Nurul Iman, Yufni Faisal. Bedasarkan pantauan, terlihat pengurus Masjid Nurul Iman telah membersihkan pekarangan. Petugas juga ta...

Kemacetan di Tol Brebes Timur. (Istimewa) Titik macet pada musim mudik lebaran tahun ini bergeser dari Simpang Jomin di Jawa Barat ke Brebes, Jawa Tengah. Kemacetan hingga berjam-jam terjadi menjelang pintu tol keluar Brebes Timur atau 'Brexit' (Brebes Exit). "Memang yang ke timur ada satu tempat saja yang masih ada dan sebelumnya sudah saya sampaikan kan dan perkiraan kita di situ (Brexit) nanti, dan benar," kata Presiden Joko Widodo usai bagi-bagi sembako di Desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten, Senin (4/7/2016), seperti diberitakan Detikcom. Menurut Jokowi hal itu sudah diprediksi dan merupakan risiko terlambatnya pembangunan. Jokowi menyebut nantinya bila semua jalan tol tersambung, maka kemacetan seperti ini bisa diurai. "Keterlambatan membangun berhenti sampai 8 tahun berhenti, ada yang sampai 20 tahun, saya kira hal-hal seperti itu harus diselesaikan," ungkap Jokowi. Selain itu kemacetan ini juga disebabkan oleh pembayaran tol yang hanya di satu tempa...

Presiden Jokowi bersama Iriana melintasi jembatan gantung di Lebak, Banten. (Detikcom) Sebuah desa di Lebak, Banten, bernama Sangiang Tanjung jadi tujuan bagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana berbagi sembako. Warga Sangiang Tanjung sudah berkumpul sedari pagi menanti kehadiran Jokowi dan Iriana. Seperti dilaporkan Detikcom, sekitar pukul 12.41 WIB, Senin (4/7/2016) Jokowi, Iriana dan rombongan tiba di lokasi. Mereka didampingi oleh Gubernur Banten Rano Karno beserta istri dan pejabat daerah hingga kecamatan Kalanganyar. Untuk mencapai lokasi pembagian sembako, Jokowi dan lainnya harus melintasi sebuah jembatan gantung sepanjang 100 meter. Jembatan yang dibangun tahun 2015 itu di bawahnya mengalir Sungai Cisimeut. Tampak dari seberang sungai Jokowi mengenakan kemeja putih dan Iriana berbaju terusan merah muda tiba. Warga bersorak gembira. "Horeeeee!" sorak warga menyambut Jokowi dari seberang sungai. Jembatan gantung itu akan bergoyang-goyang ketika ada yang melintas...

Drs. Dasikin, M. Pd, Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama. (Kemenag) Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan akan mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Dirjen Bimas Budhha Kementerian Agama Dasikin. Jika terbukti bersalah, Lukman akan memberhentikan Dasikin dari jabatannya. "Ini sedang kita dalami, kita pelajari karena statusnya tersangka. Tentu pada saatnya akan ditetapkan Pgs Dirjen," kata Lukman di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Sabtu (2/7/2016), seperti diberitakan Detikcom. "(Dicopot) dalam waktu dekat ini, ini kan sudah menjelang Idul Fitri. Mungkin setelah lebaran," imbuhnya. Lukman menyebut pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada proses hukum yang berjalan. Dia berharap kejadian itu bisa menjadi pelajaran bagi kementerian yang dipimpinnya. "Bagi Kementerian Agama sendiri bisa dijadikan sesuatu yang betul-betul sangat mahal. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa mengelola Kementerian Agama yang begitu be...

Komjen Tito Karnavian usai upacara HUT Bhayangkara. (Detikcom) Calon Kapolri Komjen Tito Karnavian mengakui tingkat kepercayaan publik terhadap Polri masih relatif rendah. Tito menyebut banyak cara yang telah disiapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut. "Seperti merespons dengan cepat keinginan publik baik dengan langkah-langkah nyata di lapangan maupun suara-suara yang melalui media sosial, media massa. Ini didengar dan direspons. Jangan dianggap angin lalu," kata Tito. Tito menyampaikan itu usai upacara HUT Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016). Tito tidak menampik banyak suara masyarakat tentang Polri baik positif maupun negatif dalam era keterbukaan ini. "Ada program-program sekarang, program untuk menganalisis medianya. Kami bisa melihat sebetulnya suara publik trending topicnya ke mana, sentimen negatifnya ke mana, indeks sentimen positif seperti apa. Yang negatifnya harus kita respons. J...

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti usai upacara HUT Bhayangkara. (Detikcom) Usai upacara HUT Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016), Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bercerita soal dia awal memimpin Polri dalam kondisi internal yang tidak solid. Saat itu, memang beredar rumor yang menyebutkan ada matahari kembar di institusi Polri. Isu ini muncul lantaran nama Komjen Pol Budi Gunawan setelah mendampingi Badrodin sebagai Wakapolri. Sementara sebelum digantikan Badrodin, Budi adalah calon Kapolri tunggal yang ditunjuk Presiden Jokowi namun dibatalkan. Badrodin yang Akpol 1982 itu diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Plt Kapolri pada sekitar pertengahan Januari 2015 lalu. Badrodin menggantikan posisi Jenderal Sutarman. Saat itu terjadi ketegangan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi resmi melantik Badrodin menjadi Kapolri pada April 2015 "Anda bisa melihat. Misalnya dari awal kita internal kan lagi ti...

Meski banyak anak buahnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan tidak akan mundur karena dia yakin sistem yang dibangunnya telah tepat dan sesuai agenda reformasi. "Jangan kita melakukan reformasi membabi buta. Satu generasi dipotong, tidak bisa. Sekretariat dibubarkan, misalnya," kata Hatta Ali dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (30/6) sore, seperti diberitakan Detikcom. Hadir dalam jumpa pers itu adalah Ketua Kamar Tata Usaha Negara, hakim agung Supandi; Ketua Kamar Perdata, hakim agung Sultoni Mandally; Ketua Kamar Agama, hakim agung Abdul Manan; Ketua Kamar Pidana, hakim agung Artidjo Alkotsar; Wakil Ketua MA bidang Yudisial, hakim agung Syarifuddin; Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, hakim agung Suwardi; Ketua Kamar Milter, hakim agung Timur Manurung; Ketua Kamar Pembinaan, hakim agung Takdir Rahmadi dan juru bicara MA, hakim agung Suhadi. "Anak buah saya berbuat, saya h...

Parcel mewah untuk anggota DPR dari F-PKB Abdul Kadir Karding. (Detikcom) Sebuah parsel mewah dikirim oleh 'BPK' ke anggota Komisi III DPR yang juga Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. Di dalamnya, terdapat barang pecah belah, handphone Samsung Galaxy Note 5, dan wireless charger merek Samsung. Menempel parsel itu, terdapat kartu yang menerangkan pengirimnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lambang BPK di kartu itu. "Kami mengucapkan terima kasih (atas adanya kiriman parsel tersebut). Tapi sesuai dengan aturan maka saya, Abdul Kadir Karding tidak bisa menerima pemberian parcel dari pihak mananpun. Abdul Kadir Karding adalah salah satu pejabat publik (Anggota DPR) sehingga wajib hukumnya menghindari pemberian-pemberian parcel seperti itu," papar Abdul Kadir Karding melalui keterangan tertulis, Senin (1/7/2016), seperti diberitakan Detikcom. Karding menambahkan, dalam waktu dekat akan segera mengembalikan parsel tersebut. "Saya mohon maaf harus mengembalikan...

Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Saiful Islam. (Detikcom) Beredarnya surat DPR yang berisi permintaan penjemputan dan pendampingan bagi putri Wakil Ketua DPR Fadli Zon jadi sorotan publik. Sempat menganggap surat itu wajar, kini Setjen DPR muncul dengan pengakuan adanya kesalahan. Dalam surat berkop DPR yang beredar di publik, memang terdapat tulisan permintaan penjemputan dan pendampingan bagi Shafa Sabila Fadli, putri Fadli Zon, selama di New York dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016. Kini, kata pendampingan itu diakui sebagai kesalahan teknis. "Untuk kata pendampingan ada template surat. Jadi waktu itu tergesa-gesa, untuk kecepatan kami main masukkan template surat yang ada. Itu harusnya template untuk surat konferensi internasional," ujar Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen, Saiful Islam, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2016). Baca juga: Fadli Zon Ngotot Tak Pernah Minta KJRI Fasilitasi Putrinya di NY Saiful menerangkan, jika anggota dewan melakukan perjalan...

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (tengah). (Detikcom) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji seluk beluk dana kampanye pada gelaran pemilu kepala daerah (Pilkada) 2015 lalu. Melalui wawancara terhadap ratusan calon kepala daerah yang kalah, KPK diceritakan bahwa ada biaya yang nilainya tak kalah signifikan dari biaya kampanye. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ongkos tersebut berupa biaya mahar kepada partai politik pengusung. Selain itu ada pula biaya saksi yang nilainya tak sedikit. "Menurut responden, lebih signifikan sebelum kampanye, itu mereka mengeluarkan biaya mahar ke Parpol, dan sesudah kampanye mereka mengeluarkan biaya saksi di TPS," kata Pahala saat menggelar jumpa pers di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2016), seperti dilaporkan Detikcom. "Biaya Pilkada di luar kampanye. signifikan nilainya terhadap total biaya Pilkada yang dikeluarkan Cakada. Biaya saksi bisa mencapai Rp 2 miliar untuk tingkat kabupaten,...

Putu Sudiartana bersama Ketua KPK Agus Rahadjo. (Vivanews) Politikus Partai Demokrat I Putu Sudiartana tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa malam kemarin. Ia adalah anggota Komisi III DPR pertama yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sehari sebelum terkena OTT oleh komisi antirasuah, Putu bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menghadiri acara buka bersama yang digelar KPK. Rombongan Komisi III DPR berturut-turut tiba di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Senin (27/6/2016) pukul 16.40 WIB. Anggota Komisi III yang pertama kali hadir adalah Aziz Syamsuddin. Politisi Golkar ini datang sendiri sekitar 16.40 WIB dengan sedan pribadinya. Selang 20 menit kemudian, rombongan Komisi III datang menggunakan bus DPR RI. Buka bersama pimpinan KPK dengan pimpinan Komisi III DPR, Senin (27/6/2016). (Foto: Dokumentasi KPK). Di dalamnya ada sekitar 15 orang yang ikut dalam rombongan termasuk Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Ada juga Put...