Soal WNI Disandera, Panglima TNI: Mungkin Saja di Belakang Perusahaan Bayar
Presiden Jokowi bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Istana Negara. (Liputan6.com) |
"Suasana yang sangat saya sesalkan adalah mereka memilih, di dalam kapal nelayan itu ada tujuh, dicek semuanya yang punya paspor Indonesia ini yang diculik. Ada apa sebenarnya Abu Sayyaf dengan Indonesia?" kata Gatot usai menghadiri halal bi halal di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).
Gatot menepis anggapan bahwa pembebasan WNI dari kelompok Abu Sayyaf selama ini pakai uang tebusan dari negara. Tetapi Gatot tak bisa mengonfirmasi apakah pihak swasta atau perusahaan melakukan pembayaran.
"Ya bisa saja (swasta bayar), kalau kita menjadi sapi perah, mungkin suatu saat Abu Sayyaf datang ke sini. Makanya jangan mau jadi bangsa sapi perah," ucap Gatot.
"Jadi saya tekankan bahwa sesuai dengan instruksi presiden diutamakan keselamatan sandera tapi tidak menghendaki adanya pembayaran. Saya tidak tahu kalau di belakangnya perusahaan bayar," katanya.
Dirinya menjelaskan bahwa pernah terjadi adanya pembayaran dari perusahaan kepada Kemenlu, namun uang tersebut dikembalikan kepada perusahaan karena tidak ada pembayaran kepada kelompok penyandera.
"Tapi pada saat perusahaan bayar itu ada semua lengkap di kemenlu sudah dikembalikan (kepada perusahaan) sejumlah yang diminta," ujarnya.
Gatot siap melakukan apa pun demi membebaskan seluruh WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf. Termasuk melakukan operasi militer ke Filipina.
"Satu, saya lakukan operasi intelijen, tujuannya untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Begitu kita diizinkan Filipina, kita masuk, apapun kita lakukan dan siap," ujar dia.
Panglima TNI juga menyebut perairan Malaysia kini sudah tidak aman lagi. Patroli militer yang dilakukan selama ini masih terbatas pada teritorial masing-masing.
"Ini di wilayah Malaysia, dan mereka berbendera Malaysia, mau moratarium apa lagi? Kapal Malaysia, mencari ikan di wilayah Malaysia, dibajak Abu Sayyaf, yang diambil hanya WNI," ucap Gatot.
Komentar
Posting Komentar